Menurut Kepala Central Project Management Unit (CPU) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Chandra R. P Situmorang bantuan hibah itu merupakan kebijakan pemerintah Australia melalui Australia Aid.
Hibah yang diberikan pemerintah Australia itu berdasarkan mekanisme output base, yakni pemerintah daerah mesti mengalokasikan dananya menggunakan APBD hingga terbangun infrastruktur yang baik.
"Kemudian, pemerintah pusat akan menggantikannya berdasarkan dana hibah dari pemerintah Australia. Tugas saat ini adalah, bagaimana mendorong pemerintah kabupaten/kota agar menginvestasikan dana APBD nya untuk membangun sarana sanitasi dan sampah masyarakat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, meski tidak bisa dianggarkan pada tahun anggaran 2013, pemerintah kabupaten/kota bisa memulai dengan cara menyusun terlebih dahulu detail engineering design (DED) melalui APBD perubahan.
Pada penyusunan DED itu, kata dia, pemerintah pusat melalui Kementerian PU akan turut membantu. Selain itu Kementerian PU juga akan melakukan pendampingan saat proses pembangunan fisik.
- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact